Indonesia merupakan Negara terbesar kedua dalam sumber keanekaragaman hayati. Yaitu hutan Indonesia memiliki 12 % dari jumlah spesies menyusui atau mamalia di dunia, 16% binatang reptile dan amphibi, 1519 spesies burung, 25% ikan dunia berada di Indonesia. Luas laut 2/3 dari keseluruhan luas Indonesia sepanjang 5,8 juta km² dengan potensi ikan lestari sebesar 6,4 juta ton/tahun.  Berdasarkan data Departemen Pertanian, luas lahan sawah Indonesia mencapai 7,6 juta ha.

Namun keadaan itu berbanding terbalik dengan fakta yang sekarang terjadi. Ibarat tikus kelaparan di lumbung padi. Sebanyak 13,8 juta atau 6% penduduk Indonesia terancam rawan pangan, dan 100 juta penduduk terancam hidden hungry. Ironis memang, sebagai negara yang disebut sebagai negara berswasembada beras namun, untuk memenuhi stok beras dalam negeri pemerintah harus mengeluarkan kebijakan impor beras. Banyak rakyat negeri ini yang tidak bisa mengakses pangan yang layak. Hal ini dikarenakan tingginya harga dan rendahnya daya beli masyarakat indonesia.

Tingginya harga dikarenakan adanya perjanjian dengan WTO, dimana pangan dijadikan komoditas perdagangan. Sehingga harga pangan dikendalikan oleh harga global yang hanya dikendalikan oleh pemilik modal atau para kapitalis yang berupa perusahaan-perusahaan multinasional corporation.

Krisis pangan ini tidak lain merupakan buah dari liberalisasi pangan. Hal ini tidak lepas dari tangan para kaum kapitalis dunia. Untuk itu pemerintah harus melakukan langkah politis, yakni melepaskan diri dari kungkungan kapitalisme global. Pemerintah harus berpihak pada kepentingan rakyat demi keberlanjutan negeri ini dan meninggalkan sistem kapitalis yang kufur dan beralih ke sistem Islam yang rahmatan lilalamin. Wallahualam bishowaab.[]

Oleh: Noni Handayani (Tim SENADA Lampung, Mahasiswi Teknologi Perbenihan (tanaman pangan) POLINELA)