Di akhir tahun 2008 lalu, dunia kembali dilanda krisis ekonomi. Dibanding dengan krisis-krisis yang terjadi sebelumnya, krisis kali ini dianggap sebagai krisis yang terbesar dalam sejarah ekonomi modern. Krisis ini bahkan dianggap lebih besar dibanding The Great Depressions yang melanda dunia pada tahun 1930-an.

Indikasi dari besarnya krisis ini paling tidak dapat dilihat dari besarnya dana yang harus disuntikkan untuk penyelamatan ekonomi negaranya. Misalnya dapat kita lihat pada negara AS, negara ini harus menyuntikkan dana sebesar US $ 750 M – US $ 1 T. Jerman sebesar US $ 500 M, Inggris sebesar US $ 500 M, Prancis sebesar US $ 360 M, negara kecil seperti Irlandia sebesar US $ 400 M, Belanda sebesar US $ 220 M, Spanyol sebesar US $ 150 M, total negara Eropa sebesar lebih dari US $ 2 triliyun.  Sedangkan Indonesia memberikan stimulus fiskal mencapai Rp 70 T. Kemampuan pendanaan IMF sendiri dinaikkan hingga mencapai US $ 750 M.

Itulah gambaran sekilas tentang krisis ekonomi yang melanda dunia kali ini. Jika negara-negara raksasa dunia harus jatuh tersungkur oleh krisis tersebut, bagaimana dengan Indonesia? Tentu akan lebih menyedihkan lagi. Di saat ekonomi dunia dalam kondisi normal saja keadaan Indonesia sangat mengenaskan, apalagi ketika dunia dilanda krisis?

Indonesia sebagai negeri yang penduduk muslimnya terbesar sedunia, dengan kekayaan sumber daya alam yang tiada tandingannya, mengapa riwayatnya tidak pernah menggembirakan? Apa sesungguhnya yang menjadi penyebab dari semua penderitaan ini? Demikian juga, apa solusi yang paling dibutuhkan Indonesia?

Inilah yang hendak dibahas dalam makalah ini. Untuk dapat menjawab semua pertanyaan ini, kita awali terlebih dahulu tulisan ini dengan melihat kembali lembaran singkat perjalanan ekonomi Indonesia. Selanjutnya, kita akan menganalisis akar permasalahannya. Kemudian yang terakhir, kita akan membahas solusi yang seharusnya dilakukan Indonesia.

Melihat perjalanan ekonomi di Indonesia, ternyata sistem ekonomi yang pernah diterapkan senantiasa mengalami perubahan dan pergeseran. Di jaman Orde Lama, khususnya dimulai tahun 1957 dan 1958, telah dilakukan proses nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda yang ada di Indonesia. Pada saat itulah periode “ekonomi terpimpin” (Guided Economy) mulai dicanangkan. Mulai saat itu sistem ekonomi Indonesia dianggap semakin dekat dengan haluan ekonomi sosialis atau komunis (Tambunan, 1988).

Pada masa pemerintahan Orde Baru, dapat dikatakan bahwa ekonomi Indonesia mengalami perubahan yang sangat drastis, baik dalam sistemnya, dalam pola perkembangan maupun hasil-hasilnya. Dengan membaiknya politik Indonesia dengan negara-negara Barat, maka arus modal asing mulai masuk ke Indonesia, khususnya PMA dan bantuan luar negeri mulai meningkat.

Menjelang awal tahun 1970-an atas kerja sama dengan Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Pembangunan Asia (ADB) dibentuk suatu konsorsium Inter-Government Group on Indonesia (IGGI) yang terdiri atas sejumlah negara industri maju termasuk Jepang untuk membeayai pembangunan di Indonesia. Saat itulah Indonesia dianggap telah mengubah sistem ekonominya dari sosialisme ke semikapitalisme (Tambunan, 1998).

Memasuki periode akhir 1980-an dan awal 1990-an sistem ekonomi di Indonesia terus mengalami pergeseran. Menilik kebijakan yang banyak ditempuh pemerintah kita, kita dapat menilai bahwa ada sebuah mainstream sistem ekonomi telah dipilih atau telah ‘dipaksakan’ kepada negara kita. Isu-isu ekonomi politik banyak dibawa ke arah libelarisasi ekonomi, baik libelarisasi sektor keuangan, sektor industri maupun  sektor perdagangan. Sektor swasta diharapkan berperan lebih besar, karena pemerintah dianggap telah gagal dalam mengalokasikan sumberdaya ekonomi untuk menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi.

Pakto ’88 dapat dianggap sebagai titik tonggak kebijakan libelarisasi ekonomi di Indonesia. Menjamurnya industri perbankan di Indonesia, yang selanjutnya diikuti dengan terjadinya transaksi hutang luar negeri perusahaan-perusahaan swasta yang sangat pesat, mewarnai percaturan ekonomi Indonesia saat itu, yang akhirnya berpuncak pada meledaknya krisis moneter, yang ditandai dengan ambruknya seluruh sendi-sendi perekonomian Indonesia.

Pasca krisis moneter, memasuki apa yang digembar-gemborkan sebagai era reformasi, ternyata kebijakan perekonomian Indonesia tidak bergeser sedikitpun dari pola sebelumnya. Bahkan boleh dikatakan semakin liberal. Dengan berkhidmat sepenuhnya kepada garis-garis yang telah ditentukan oleh IMF, Indonesia dapat dikatakan benar-benar telah merangkak menuju libelarisasi ekonomi secara telanjang.

Sejak ekonomi Indonesia berada dalam pengawasan IMF, Indonesia ditekan untuk melakukan reformasi ekonomi—program penyesuaian struktural—yang didasarkan pada Kapitalisme-Neoliberal. Reformasi tersebut meliputi: (1) campur-tangan Pemerintah harus dihilangkan; (2) penyerahan perekonomian Indonesia kepada swasta (swastanisasi) seluas-luasnya; (3) liberalisasi seluruh kegiatan ekonomi dengan menghilangkan segala bentuk proteksi dan subsidi; (4) memperbesar dan memperlancar arus masuk modal asing dengan fasilitas yang lebih besar (Sritua Arief, 2001).

Di bawah kontrol IMF, Indonesia dipaksa mengetatkan anggaran dengan pengurangan dan penghapusan subsidi, menaikkan harga barang-barang pokok dan pelayanan publik, meningkatkan penerimaan sektor pajak dan penjualan aset-aset negara dengan cara memprivatisasi BUMN.

Pada tahun 1998 saja Pemerintah telah menjual 14% saham PT Semen Gresik kepada perusahaan asing, Cemex; 9,62% saham PT Telkom; 51% saham PT Pelindo II kepada investor Hongkong; dan 49% saham PT Pelindo III kepada investor Australia. Tahun 2001 Pemerintah lagi-lagi menjual 9,2% saham Kimia Farma, 19,8% saham Indofarma, 30% saham Socufindo dan 11,9% saham PT Telkom. Pada tahun 2007, Wapres Jusuf Kalla mengemukakan bahwa dari 135 BUMN yang dimiliki Pemerintah, jumlahnya akan diciutkan menjadi 69 di tahun 2009, dan 25 BUMN pada tahun 2015 (Antara, 19/2/2007). Artinya, sebagian besar BUMN itu bakal dijual ke pihak swata/asing.