Dakwahkampus.com

04 September 2010
-->

Fokus Utama

KPK:Ada Uang Negara di Skandal Century

{mosimage}Kamis, 17 Desember 2009
JAKARTA--Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bibit Samad Rianto,menegaskan, kasus Bank Century melibatkan unsur keuangan negara.

"Itu uang negara," kata Bibit ketika ditemui setelah peluncuran buku karyanya berjudul "Koruptor Go To Hell!" di Jakarta, Rabu (16/12) malam.

Terakhir Diupdate ( Kamis, 17 Desember 2009 19:26 )

 

Ketua BPK: Bank Century Sejak di Kandungan Sudah Cacat

{mosimage}Kamis, 17 Desember 2009
Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) membeberkan sejumlah fakta di hadapan Pansus Angket Bank Century. Ketua BPK Hadi Purnomo mengatakan, Bank Century sudah cacat sejak di kandungan.

"Bank Century sejak di kandungan sudah cacat. Jadi kalau sudah cacat semuanya dari kandungan, seandainya meninggal, harusnya tidak perlu dipersoalkan," kata Hadi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (16/12/2009).

Terakhir Diupdate ( Kamis, 17 Desember 2009 18:34 )

BPK Temukan Sembilan Pelanggaran pada Bank Century

{mosimage}Kamis, 17 Desember 2009
Jakarta-Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hasan Bisri menjelaskan BPK menemukan paling tidak ada sembilan temuan pada audit investigasi terhadap Bank Century yang patut diduga terjadi pelanggaran.

"Dari sembilan temuan pelanggaran tersebut BPK menyimpulkan Bank Indonesia (BI) tidak memberikan data-data dan informasi lengkap kepada Menteri Keuangan sebelum diputuskan sebagai bank gagal berdampak sistemik," kata Hasan Bisri pada rapat Panitia Angket Kasus Bank Century di Gedung DPR, Jakarta, Rabu.

Dana BUMN di Century Rp400 M

{mosimage}Rabu, 16 Desember 2009
Jakarta - Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hasan Bisri menyatakan dana BUMN yang ditempatkan di Bank Century sekitar Rp400 miliar.

"Saya tidak hafal satu per satu, tapi totalnya sekitar Rp400 miliar," katanya seusai rapat konsultasi dengan Panitia Khusus Hak Angket Century DPR di Jakarta, Rabu (16/12).

Menurut dia, BUMN yang menempatkan dananya di Bank Century di antaranya Jamsostek, PT Perkebunan Nasional, Wijaya Karya, Telkom, dan Timah.

Terakhir Diupdate ( Jumat, 18 Desember 2009 20:58 )

UU Migas Berpihak pada Asing

{mosimage}Rabu, 16 Desember 2009
JAKARTA— Penguasaan negara atas sektor minyak dan gas bumi atau migas dinilai gagal karena Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas lebih berpihak kepada kepentingan asing. Hal ini mengakibatkan kemandirian energi makin sulit tercapai sehingga merugikan masyarakat.

”Dulu kesepakatannya, pihak asing diundang sementara. Jika sudah pintar ya kita kelola sendiri,” kata pengamat migas, Effendi Siradjudin, dalam seminar ”Proyeksi Energi: Quo Vadis Perpanjangan Kontrak Pembagian Produksi”, yang diprakarsai Lembaga Kantor Berita Nasional Antara, Selasa (15/12/2009) di Jakarta.

Terakhir Diupdate ( Rabu, 16 Desember 2009 14:24 )

Halaman 9 dari 25

dk tv "Wajah Asli Obama"

Statistik Website

Anggota : 22
Konten : 1041
Jumlah Kunjungan Konten : 218697






















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Admin
Redaksi
Marketing

Share on facebook

Share on facebook