Sedih terharu dan bangga mungkin itu yang saya rasakan ketika melihat acara realition show disalah satu televisi swasta. Disitu terlihat seorang nenek tua rentah penjual rombeng (barang bekas) bersedia membeli pakaian seorang ibu yang butuh uang dengan niatan membantu. Terlihat betapa besar jiwa nenek tersebut meski pun penghasilannya dari menjual barang bekas hanya berkisar 1000-10.000 per hari beliau rela memberikan uangnya kepada ibu yang sedang membutuhkan.
Di sela-sela kebanggaan saya terhadap nenek tua tadi tapi ada satu keprihatinan yang sangat besar tentang nenek tersebut lihat saja seorang nenek yang usianya diatas 80 tahunan yang berjalan saja mengalami kesulitan masih saja bekerja keras berangkat pagi sampai sore hari demi uang 1000-10.000 rupiah jumlah uang yang mungkin cukup untuk memarkirkan mobil kita selama 3,5 jam ketika kita parkir dipusat perbelanjaan. Tidak hanya iu ternyata nenek tersebut tinggal sebatang kara disebuah gubuk reot tak layak huni, banyangkan apa yang terjadi apa bila sewaktu-waktu hal buruk menimpa sang nenek, harus meminta bantuan kepada siapa dan siapa yang akan siap menolong nenek ini.
Mungkin kisah nenek ini merupakan salah satu kondisi yang menggambarkan ribuan bahkan puluhan ribu penduduk Indonesia yang masih menderita di penghujung usianya. Tidak hanya itu anak-anak negeri yang minggu kemarin merayakan hari anak nasional juga mengalami hal yang tidak jauh berbeda dengan yang dialami dengan nasib manulau negeri ini yakni seolah-olah sama-sama ditelantarkan oleh Negara. Angka putus sekolah bertambah tiap tahunnya walhasil secara terang-terangan kita dapat melihat anak-anak jalanan di perempatan atau lampu merah tidak semakin berkurang melaiankan semakin hari semakin bertambah banyak. Secara otomatis berbagai eksploitasi baik secara fisik maupun seksual tidak dapat dihindarkan dari mereka.
Dalam kasus yang menimpa kaum manula dan anak-anak negeri ini satu hal yang penting dan harus ditanyakan yakni dimanakah peran pemerintah, bukankah dalam UUD 1945 yang dianggap aturan dasar paling agung bagi pengagumnya dalam salah satu pasalnya telah secara jelas dan terang terangan menyatakan bahwa Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara. Jadi apakah nenek-nenek renta dan sebatang kara yang berjalan saja mengalami kesulitan tidak masuk dalam katagori fakir miskin dan satu lagi apakah anak jalanan yang untuk makan saja sulit apalagi sekolah tidak juga tergolong dalam katagori anak terlantar?.
Itulah kenyataanya Negara kita sudah terbukti gagal dalam pemenuhan kebutuhan paling mendasar untuk rakyatnya. Setiap kali hal ini ditanyakan kepada pimpinan negeri ini, jawaban mereka hanya menghimbau agar rakyat selalu hemat dan bersabar. Sedangkan kita sendiri tau bahwa dewan yang mengaku Perwakilan rakyat dan pemerintah secara terang-terangan melakukan pemborosan anggaran. Lait saja mulai dari tunjangan-tunjangan yang begitu banyak macamnya sampai anggaran kunjungan keluar negeri yang hasilnya tidak ada sama sekali. Begitu juga dengan pemerintah meskipun sudah didediakan Rumah dinas oleh Negara tetapi tetap saja kerjanya wora-wiri ke Rumah pribadi yang akibatnya dikeluhkan oleh banyak warga karena menimbulkan banyak kemacetan dan pemborosan biaya untuk pengawalan.
Penyebab lain selain pemborosan yang dilakukan petinngi negeri ini yang paling berdampak langsung ialah konspirasi antara petinggi negeri ini dengan pihak asing yang secara langsung maupun tidak langsung yang akibatnya membuat kebijakan-kebijakan yang semakin tidak Pro Rakyat mulai dari UU penanaman modal sampai UU energy dan sumber daya Alam yang akibatnya Privatisasi perusahaan yang seharusnya secara mutlak dikelola oleh Negara jatuh ketangan perorangan yang tidak lain kaum pemodal alias Kaum kapital. Imbasnya perusahaan yang awalnya berorientasi pada pelayanan rakyat sekarang beralih fungsi menjadi berorientasi pada keuntungan.
Sangat ironis sekali Negara ini yang terkenal akan sumberdaya alam maupun tambang ternyata kesulitan menyediakan kebutuhan dasar penduduknya contonya bidang pangan dan pendidikan, menurut World Bank tercatat 43 persen dari sekitar 240 juta penduduk Indonesia atau kira-kira mendekati 100 juta jiwa dalam kategori miskin. Untuk anak-anak sendiri menurut komnas HAM tahun 2004 tercatat 12,7 juta anak putus sekolah. Dan sudah bisa ditebak kondisi anak pada saat ini merupakan cerminan kondisi generasi penerus kedepannya. Saat kecil jadi pengamen dewasa jadi pemulung dan punya anak berhubung ekonominya sulit anaknya putus sekolah dan jadi pengamen juga kemudian anknya dewasa juga jadi pemulang terus berputar inilah yang namanya kemiskinan yang sistematik atau kemiskinan yang sudah tersistem.
Pertanyaannya yang harus kita jawab ialah sistem apa yang membuat kemiskinan tak kunjung hilang dari negeri kita ini. Jawabannya Tidak lain dan tidak bukan sistem kapitalislah yang harus bertanggung jawab atas semua ini. Dan pertanyaanya yang cukup penting lagi mengapa sistem kapitalisme ini mampu dan tetep langgeng dinegeri kita padahal Presiden pertama Negara ini telah terang terangan menolak sistem kapitalisme ini dan tidak cukup disitu saja kita juga terbiasa menyaksikan politisi-politisi kita yang terkenal selalu vocal menentang kapitalisme dan neolibralisme tapi kenyataanya sudah kita dapat liat kapitalsisme tidak malah hengkan melainkan makin menancap semakin dalam dan mengakar di negeri kita ini. mungkin kita bisa belajar dari sejarah yakni sejarah keemasan Umat terdahulu dimana keadilan dan kesejahteraan bukan hanya slogan yang dijual saat pemilu saja tapi benar-benar terjadi dan kesejahteraan dan keadilan ini tidak hanya berlangsung ketika masa pemilu saja melainkan berlangsung selama tidak kurang dari 13 abad.
Itulah negara Islam dimana Negara hanya berlandasan akan hukum syara’ yang datangnya semata-mata datangnya dari Allah semata. Sistem setiap sendi-sendi kehidupan baik urusan individu maupun pemerintahannya hanya menggunakan sistem Islam. Bukan saat ini yang dengan bangganya menggunakan sistem buatan manusia penjajah lagi. Itulah sistem demokrasi yang mampu membius ribuan orang untuk jatuh kedalam lubang kehancuran bahkan aktivis Islam pun terkadang tidak dapat menghindar padahal anak SMP aja sudah faham di luar kepala bahwa inti dari sistem ini adalah kedaulatan mutlak ditangan rakyat (baca:manusia) bukan ditangan Allah. Jadi aturan Allah boleh digunakan setelah disetujui oleh rakyat(aturan Allah tidak mutlak karena menunggu persetujuan dari manusia).
Jadi tidak ada bedanya suara seorang kyai atau ustadz dengan seorang pelacur ketika memutuskan legalitas suatu portitusi. Jadi jangan heran seorang penyanyai dangdut erotis dewi persik berani mengatakan MUI mencemarkan nama baik bangsa Indonesia karena mengeluarkan fatwa haram infotaiment (Detik.com 28/7/2010). Kyai bukannya dipatuhi karena tugasnya sebagai penerus nabi tapi dengan demokrasi inilah kyai sekarang dengan mudahnya malah dihujat orang yang sama sekali tidak paham agama.
Demokrasi inilah yang dimanfaatkan atau digunakan oleh kaum kapitalisme untuk semakin kokoh bercokol di Negara kita, karena demokrasi secara otomatis akan memisahkan urusan dunia dan urusan akhirat alias paham sekuler akhirnya suara rakyat dapat dengan mudahnya dikendalikan pemilik modal terbesar. Fakta telah berbicara pada pemilu tahun lalu partai dengan pengeluaran terbesar keluar sebagai pemenang. Dan imbasnya sekarang dapat kita liat segala kebijakan pemerintah selalu menguntungkan pengusaha alias para penanam modal saat masa kampanye dahulu. Subsidi listrik dikurangi, subsidi Pupuk dipangkas dengan sangat besarnya, kenaikan tariff Tol biaya pendidikan. Yang paling ramai dibicarakan, kebijakan konversi minyak tanah ke gas yang terus memakan korban. Ibaratnya sudah jatuh tertimpa tangga kejatuhan genting lagi, liat saja uda rumah hangus terbakar,tubuh mengalami cacat permanen, kesulitan biaya pengobatan lagi.
Hal inilah yang dialami oleh balita asal jawa timur korban ledakan tabung elpiji yang mengalami luka bakar disekujur tubuhnya harus pergi jauh-jauh ke Jakarta demi meminta bantuan pengobatan kepada presiden. Rakyat kembali jadi korban harus diakhiri dengn jalan tinggalkan demokrasi dan kembali pada Islam. (Oleh Andre, BKLDK Unesa Ketintang)
